Aneh, Anggaran Tinggi Tapi Kemiskinan Tetap Tinggi
Guna menekan angka kemiskinan yang cukup tinggi di Ibukota, tak sedikit anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui berbagai program pengentasan kemiskinan.
Misalnya, program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan (PEMK) dan belum lagi program lainnya yang mencapai Rp2,6 triliun.
"Dengan dana tersebut seharusnya Pemprov DKI Jakarta sudah dapat mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Jakarta," kata Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto kepada INILAH.COM, Kamis (16/3/2012).
Sugiyanto menilai, bercabangnya penyaluran dana pengentaskan kemiskinan ke berbagai dinas menjadi penyebab program pengentasan kemiskinan tak maksimal, pasalnya penyalurannya tak merata. "Kalau pemerintah mau membuat suatu badan tersendiri, yang mengatur segala program pengentaskan kemiskinan, saya rasa kemiskinan di Jakarta dapat teratasi," jelas Sugiyanto.
Sementara itu Sosiolog Musni Umar menilai, kian tingginya angka kemiskinan di Jakarta juga tak lepasd dari maraknya korupsi yang memakan duit rakyat, berdampak warga miskin menjadi makin miskin. “Penegak hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan ragu-ragu menindak koruptor. Karena mereka lah negara kita bisa hancur,” katanya.
Dirinya melihat, program pemerintah seperti bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak efektif dan tidak mendidik, bahkan gagal menanggulangi kemiskinan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dirinya menyarankan, merubah paradigma penanggulangan kemiskinan menjadi pembangunan yang berpusat pada manusia. “Bangun jiwa orang-orang miskin, memberi percerahan, penyadaran dan pemberdayaan bahwa mereka bisa maju,” katanya.
Di samping itu, lanjutnya, memberi motivasi, semangat, kepakaran, dan harapan penting dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan. Pada saat yang sama, dilakukan pemutusan pewarisan kemiskinan dari orang tua miskin kepada anak dan cucu mereka.
"Dengan dana tersebut seharusnya Pemprov DKI Jakarta sudah dapat mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Jakarta," kata Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto kepada INILAH.COM, Kamis (16/3/2012).
Sugiyanto menilai, bercabangnya penyaluran dana pengentaskan kemiskinan ke berbagai dinas menjadi penyebab program pengentasan kemiskinan tak maksimal, pasalnya penyalurannya tak merata. "Kalau pemerintah mau membuat suatu badan tersendiri, yang mengatur segala program pengentaskan kemiskinan, saya rasa kemiskinan di Jakarta dapat teratasi," jelas Sugiyanto.
Sementara itu Sosiolog Musni Umar menilai, kian tingginya angka kemiskinan di Jakarta juga tak lepasd dari maraknya korupsi yang memakan duit rakyat, berdampak warga miskin menjadi makin miskin. “Penegak hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan ragu-ragu menindak koruptor. Karena mereka lah negara kita bisa hancur,” katanya.
Dirinya melihat, program pemerintah seperti bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak efektif dan tidak mendidik, bahkan gagal menanggulangi kemiskinan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dirinya menyarankan, merubah paradigma penanggulangan kemiskinan menjadi pembangunan yang berpusat pada manusia. “Bangun jiwa orang-orang miskin, memberi percerahan, penyadaran dan pemberdayaan bahwa mereka bisa maju,” katanya.
Di samping itu, lanjutnya, memberi motivasi, semangat, kepakaran, dan harapan penting dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan. Pada saat yang sama, dilakukan pemutusan pewarisan kemiskinan dari orang tua miskin kepada anak dan cucu mereka.
Sumber inilah.com
Posted by Sang Penulis Independent
on 00.20. Filed under
Metropolitan
.
Anda dapat mengikuti respon untuk entri ini melalui RSS 2.0.
Dan Jangan ragu untuk meninggalkan sebuah respon atau komentar disini
