Badan SAR Nasional (Basarnas) memastikan bahwa petugas yang dikerahkan untuk melakukan pencarian di wilayah Gunung Salak, Cidahu, Jawa Barat, telah menemukan pesawat Sukhoi Superjet 100. Selain serpihan pesawat, petugas juga menemukan jasad korban di lokasi kejadian.

"Tim kita di lapangan sudah sampai di lokasi, mereka menemukan kondisi pesawat hancur," ujar Humas Basarnas Gagah Prakosa, saat ditemui di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Kamis (10/5/2012).

Meski telah menemukan adanya jasad korban, namun pihaknya belum bisa memastikan berapa jumlah korban dalam kecelakaan tersebut. Namun ia menduga pesawat Sukhoi Superjet 100 saat kejadian terbang dengan kecepatan yang cukup tinggi, yakni sekitar 800 km per jam. Sebab badan pesawat buatan Rusia tersebut di lokasi kejadian ditemukan hancur berkeping-keping.

Gagah mengatakan, tim jalur udara yang diterjunkan ke lokasi dengan membawa 18 petugas, saat ini tengah mendekati titik lokasi di mana pesawat jatuh. Sementara tim jalur darat terus melakukan evakuasi yang memungkinkan ditemukannya korban selamat.

Basarnas memperkirakan pada Kamis (10/5/2012) sore, jasad korban dapat dibawa ke Jakarta melalui Lanud Halim Perdanakusuma, terutama jika kondisi cuaca mendukung. Namun bila tidak, jasad korban paling lambat dibawa ke Jakarta pada Jumat (11/5/2012) pagi. "Selambat-lambatnya besok pagi, kita lihat cuacanya mendukung atau tidak," kata Gagah.

Sumber inilah.com

Konsultan PT Trimarga Rekatama, Sunaryo menyatakan, pilot pesawat Sukhoi Superjet 100 yang jatuh di tebing Gunung Salak, Jawa Barat, baru pertama kali menerbangkan pesawat di Indonesia.

"Pilotnya baru pertama kali terbang di Indonesia. Tapi sudah melakukan prepare dan briefing flight sebelum terbang," katanya, Kamis (10/5/2012).

Untuk menerbangkan pesawat, seorang pilot harus melakukan prepare dan briefing terlebih dahulu. Hal itu untuk mengetahui medan yang akan ditempuh.

Namun sayangnya, Sunaryo belum bisa menjawab siapa nama pilot asal Rusia yang menerbangkan pesawat Sukhoi Superjet 100 tersebut.

Berdasarkan data manifest penumpang, mencatat sebanyak delapan Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia dalam penerbangan tersebut. Di antaranya bernama Yabloncev, Kirkin, Kochetkov, Kakhimov, Shvetsov, Martishenko, Grebenshikov, dan Kurzhupova.

"Salah seorang dari delapan WNA asal Rusia adalah pilot pesawat Sukhoi Superjet 100 nya," tambah Sunaryo.

Sumber inilah.com

Fraksi PAN meminta semua anggota DPR yang memiliki senjata api, untuk diserahkan ke Polri. Sebab kepemilikan senjata api memberikan konotasi bahwa orang bersangkutan dalam menyelesaikan lebih senang dengan kekerasan, meski pada dasarnya kepemilikan senjata api lebih untuk menjaga diri.

"DPR supaya memberikan contoh. Kita ini ingin menyelesaikan masalah tidak dengan kekerasan. Sudahlah, anggota DPR yang punya balikin sajalah," ucap anggota Komisi I DPR, Teguh Juwarno, di Gedung DPR, Senin (7/5/2012).

Teguh berharap rekan-rekannya yang mempunyai senjata api untuk mengembalikannya kepada pihak kepolisian, dalam rangka memberikan contoh tersebut. Di samping itu, bagi warga masyarakat juga diminta mengembalikan senjata api, karena jika masyarakat sipil diberi keleluasaan memiliki senjata api, dikhawatirkan kejadian demi kejadian akan terus terulang di kemudian hari.

"Masyarakat (kalau) diberikan keleluasaan memiliki senjata api (juga) kan artinya membiarkan masyarakat menyelesaikan masalah dengan kekerasan," ujarnya.

Dia menambahkan, ditengah proses penegakan hukum yang dinilai masyarakat kurang berjalan dengan baik, dimana aksi kekerasan yang mengarah pada hukum rimba belakangan semakin menjadi-jadi, semestinya semua pihak menyadari keberadaannya masing-masing. Karena dengan memiliki senpi secara tidak langsung memberikan ruang bagi adanya hukum jalanan.

Terkait hal ini pula, Teguh menegaskan bahwa seluruh anggota DPR dari Fraksi PAN tidak ada yang memiliki senjata api, karena pada dasarnya anggota partai berlambang matahari tersebut tidak suka dengan kekerasan. Kalau pun kemudian diketahui ada anggotanya yang memiliki senpi, ia berjanjia akan segera melakukan penertiban. "Dari dulu nggak pernah ada. PAN tidak senang dengan kekerasan," tandasnya.

Sumber inilah.com

Penanganan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat bulan pertama masa kepemimpinan Pimpinan KPK jilid ketiga periode 2011-2015 mayoritas adalah kasus penyuapan. Dari total 15 kasus yang ditangani sejak Januari 2012 hingga April 2012, 12 kasus diantaranya adalah perkara penyuapan.

"Diantaranya, dua kasus pengadaan barang/jasa, satu kasus penyalahgunaan anggaran, dan 12 kasus penyuapan," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP saat membacakan laporan kinerja KPK selama kwartal pertama tahun 2012 di kantor KPK, Jakarta, Senin (7/5/2012).

Masih dijelaskan Johan Budi, sedangkan mayoritas pelaku dari tindak pidana korupsi itu adalah dari institusi DPR RI dan DPRD, yaitu sebanyak enam orang, lalu pihak swasta sebanyak lima orang, Walikota/Bupati dan wakil sebanyak dua orang. Disusul penyelenggara negara eselon I, II dan II sebanyak dua orang.

Sedangkan terhadap penanganan kasus-kasus tersebut, dijabarkan yaitu selama Januari-April 2012, ada 22 kasus masih dalam tahap penyelidikan, 15 perkara dalam tahap penyidikan dan dalam tahap penuntutan 13 perkara.

Seperti diketahui, KPK memang tengah mendalami beberapa perkara yang terkait dengan DPR RI. Diantaranya, adalah perkara dugaan penerimaan hadiah penganggaran di Kemenpora dan Kemendiknas dengan tersangka anggota Komisi X DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh. Kemudian, kasus dugaan suap alokasi anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dengan tersangka mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PAN, Wa Ode Nurhayati.

KPK juga tengah mendalami perkara dugaan suap perubahan Peraturan Daerah (Perda) No.6 tahun 2011 tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2012 di Pekanbaru, Riau dan telah ditetapkan empat orang tersangka yang dua orang diantaranya adalah anggota DPRD Riau.

Sumber inilah.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, buronan tersangka korupsi Anggoro Widjojo masih menjadi prioritas untuk segera ditemukan dan diselesaikan kasusnya.

Ketua KPK Abraham Samad menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan pada tahun 2007 itu masih menjadi agenda untuk segera dituntaskan.

"Anggoro sampai saat ini KPK masih terus dalam pemantauan dan pelacakan, sehingga kasus Anggoro menjadi hal yang diseriusi oleh kawan-kawan penyidik," ujar Abraham dalam keterangan persnya di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/5/2012).

Bersama dengan Pimpinan KPK lainnya yaitu Busyro Muqoddas dan Zulkarnaen, Abraham menggelar jumpa pers untuk menyampaikan kinerja KPK selama empat bulan dibawah kepemimpinan Lima Pimpinan KPK jilid ke-ketiga, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnaen, Busyro Muqoddas, dan Adnan Pandu Praja. Jumpa pers kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab soal kasus.

Dalam kasus ini, Azwar Chesputra bersama Hilman Indra (Fraksi PBB) dan Fahri Andi Leluasa (Fraksi Golkar) diduga menerima sejumlah uang dalam rangka memuluskan persetujuan anggaran proyek SKRT di Kementerian Kehutanan.

Anggoro selaku pemilik PT Masaro Radikom, pemberi uang pelicin bermaksud menjadi rekanan dalam proyek SKRT. Berdasarkan fakta persidangan, Azwar terbukti menerima uang sebesar Sin$5.000 dan Fahri memperoleh senilai Sin$30.000. Sedangkan terdakwa Hilman kebagian jatah lebih besar yakni sebanyak Sin$140.000.

Uang juga mengalir ke mantan Ketua Komisi IV DPR, Yusuf Erwin Faisal. Anggoro menyandang status tersangka sejak 23 Juni 2009. Kakak kandung terpidana Anggodo Widjojo tersebut sempat dikabarkan bersembunyi di China dan Singapura.

Sumber iniah.com

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengkritik anggota DPR yang mempersenjatai diri dengan senjata api. Menurutnya orang-orang yang membawa senpi sebenarnya adalah orang yang pengecut.

"Orang kalau bukan tugasnya, tidak perlu bawa-bawa senjata. Yang bawa senjata itu orangnya cengeng dan tidak percaya diri. Kutukupret-kutukupret itu berlagak koboi, memang sekarang zamannya koboi?," ujar Ruhut saat dihubungi, Senin (7/5/2012).

Ruhut menilai, anggota DPR tidak memiliki urgensi memiliki senjata api. Bahkan Ruhut meminta anggota DPR yang membawa senjata api untuk menggunakan mengendarai kuda sebagai transportasinya.

"Kita ini wakil rakyat ngapain kita bawa senjata. Kalau bawa pistol pakai kuda sekalian ke DPR, jangan sudah bawa pistol naik mobil mewah. Jangan-jangan pada berani sama saya karena pada bawa pistol," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, anggota DPR tidak perlu takut dengan keselamatan dirinya. Jika memang keselamatannya terancam, anggota tersebut tak perlu sampai membawa senjata api.

"Ke Dapil musuh pun saya tidak bawa-bawa pistol. Lagian di Dapil sendiri kenapa takut, kalau menangnya jujur tidak usah takut, kecuali ada yang dikalahkan," tandasnya.

Sumber inilah.com

Kader-kader daerah Partai Golkar berharap Jusuf Kalla mengikuti mekanisme internal untuk menjadi calon presiden dari Partai Golkar, bukan dari Partai Demokrat.

Menurutnya, sosok JK merupakan kader terbaik Partai Golkar. Selain sebagai mantan Ketua Umum, JK juga mempunyai peran penting dalam membesarkan Golkar. "Itu sah-sah saja, itu bagian dari kompetisi," ujar Ketua DPD II Partai Golkar Lombok, Nasuheli kepada INILAH.COM, Senin (7/5/2012).

Nasuheli mengakui sosok JK memiliki elektabilitas tinggi. Bahkan, meski tak menduduki jabatan politik, saat ini JK tetap eksis dan berpengaruh. Meski begitu, Partai Golkar memiliki mekanisme tersendiri dalam mengusung Capres. Sehingga JK diminta mengikuti dan menghormati keputusan sama seperti keputusan yang pernah dibuatnya saat menjadi Ketua Umum Golkar.

Untuk itu, DPD II Lombok akan menyampaikan aspirasinya kepada DPD I dan DPP terkait wacana peminangan JK oleh Partai Demokrat. "Kalau kita sesuai dengan mekanisme dan aturan di partai, kalau tidak keluar koridor kita akan sampaikan ke DPP," ungkapnya.

Sumber inilah.com

Pembangunan kompleks olah raga Hambalang di Bogor, Jawa Barat hingga kini masih dalam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi memiliki alasan mengapa hingga kini kasus yang diduga terjadi penyimpangan itu belum juga ditingkatkan ke penyidikan atau menetapkan tersangka.

Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengungkapkan, dalam proyek senilai Rp1,5 triliun itu, pihaknya tak hanya mengendus dugaan korupsi pada pengurusan sertifikat tanah di Hambalang. Namun KPK juga sekaligus menelusuri dugaan korupsi pada aspek lainnya.

"Disamping keberadaan proyek itu sendiri oleh kemenpora, kemudian masalah sertifikatnya, tentu kendalanya juga apa ada aliran dana yang tidak wajar dan integrasi secara keseluruhan," beber Zulkarnaen dalam jumpa pers bersama dengan Ketua KPK, Abraham Samad dan Wakil Ketua, Busyro Muqoddas di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/5/2012).

Hasilnya, kata Zulkarnaen, meski telah meminta keterangan sekitar 60 orang yang diduga mengetahui pengadaan ini, termasuk meminta keterangan istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Athiyah Laila, namun berdasarkan hasil evalusi diperoleh kesimpulah bahwa masih perlu dilakukan pendalaman untuk menemukan dugaan korupsi dalam pengadaan ini.

"Hambalang masih pendalaman penyelidikan. Kamis sudah evaluasi, ternyata masih diperlukan penyelidikan," ungkap Zulkrnaen. Sementara itu, meski sudah menyatakan dengan tegas akan meminta keterangan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, namun buktinya hingga kini KPK belum juga menjadwalkan kapan pemeriksaan itu akan dilakukan.

Ketua KPK, Abraham Samad dalam keterangan jumpa persnya mengaku hingga kini belum mendapatkan apalagi menandatangani surat pemanggilan Anas untuk dimintai keterangan dari tim penyelidik kasus tersebut. Katanya, proses itu merupakan kewenangan sepenuhnya tim penyelidik. "Belum ada informasi dari tim penyidik, itu tergantung penyidik," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Sumber inilah.com

Ramainya kasus pengeroyokan geng motor di ibu kota, membuat Polda Metro Jaya kerepotan. Termasuk beberapa kasus yang sebelumnya sempat ramai dipublik.

Salah satu kasus yang hingga kini belum ada perkembangan adalah dugaan pencabulan Habib Hasan, pimpinan Majelis Taklim Nurul Mustofa, terhadap anak didiknya.

"Kasus Habib Hasan masih belum ada perkembangan, sekarang lagi urusi masalah geng motor dulu," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Rikwanto, Selasa (17/4/2012).

Padahal rencananya pekan ini, Polda Metro Jaya kembali akan melakukan pemeriksaan terhadap kasus pencabulan sejumlah remaja tanggung yang diduga dilakukan Habib Hasan.

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan laporan dari 11 remaja di Mapolda Metro Jaya yang mengaku telah menjadi korban pencabulan beberapa waktu lalu.

Bahkan penyidik juga telah menyita sejumlah handphone milik korban untuk mengetahui komunikasi antara korban dengan Hasan. Selain itu, penyidik juga telah mencari situs jejaring sosial serta alamat email sebagai alat komunikasi mereka.

Sumber  inilah.com

Penerapan e-voting belum bisa digunakan dalam pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012 yang akan dilaksanak pada bulan juli mendatang.

"Tidak mungkin kita terapkan e-voting secepat itu, karena aturan KPU juga belum memungkinkan," ujar Ketua KPUD DKI Jakarta, Dahliah di kantor KPUD DKI Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta, Selasa, (17/4/2012).

Dirinya menjelaskan, tidak ada satu pasal pun dalam peraturan KPU menyinggung bagaimana mekanisme KPU daerah bila ingin menggunakan e-voting. "Jadi, tidak ada mekanismenya dan kami tidak akan menabrak aturan itu," terangnya.

Namun, Dahliah mendukung sosialisasi e-voting yang didengungkan. "Kita dukung kegiatan tersebut, nanti kan kita akan adakan simulasinya di setiap kecamatan," tutur Dahliah.

Hal senada juga dilontarkan oleh Ketua Pokja Pendataan Pemilih KPU DKI Jakarta Aminullah, "Kalau ada peraturannya akan diterapkan, tapi kalau tidak ada peraturan atau payung hukumnya tidak diterapkan. Khawatir nanti salah persepsi, bisa dipolitisir kan," ucap Amin.

Pasalnya, lanjut Amin, BPPT ingin ada di beberapa TPS nanti bisa dijadikan sebagai uji petik full e-voting, kemudian untuk hasilnya tetap dilakukan secara manual penghitungannya. "Tapi tetap saja kita gak berani untuk lakukan itu, nanti ada keberatan dari calon, panwas dan lainnya," tuturnya.

Untuk itu, harus dilakukan legitimasi terlebih dahulu guna keabsahannya sehingga bisa dioperasikan diajang pemilihan umum. "Iya minimal peraturan KPU, sekarang kan di UU No. 15/2011 kalau KPU mau buat peraturan baru harus konsultasi dulu dengan DPR dan pemerintahan dalam hal ini Kemendagri," terang Amin.

Sumber  inilah.com

Mantan Menteri Tenaga Kerja pada masa Orde Baru, Laksamana TNI (Purn) Sudomo (86) wafat di RS Pondok Indah, Rabu (18/4/2012), pukul 10.15 WIB. Almarhum diduga mengalami pendarahan di otak.

Sudomo yang juga pernah menjabat Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan itu dirawat sejak Sabtu (14/4) di ruang ICU lt 2 di RS tersebut.

Sudomo lahir pada 20 September 1926 di Malang, Jawa Timur. Dia pernah menjadi Kepala Staf TNI-AL pada 1969-1973, dan juga menjabat sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) 1978-1983.

Sudomo dikenal mampu menangani berbagai kemelut keamanan dalam negeri secara dingin. Pada masa-masa itu, dunia intelijen Indonesia sangat diwarnai kepemimpinan Sudomo, LB Moerdani, dan Yoga Soegama. 

Sumber  inilah.com

Sumber  inilah.com