DKI Bantu Realisasi Loop Line
Pemprov DKI akan membantu PT KAI membangun dan mengembangkan jalur loop line (jalur lingkar kereta api) di Jabodetabek dengan menambah kapasitas dan jumlah jam kereta api.
Menurut pengamat perkotaan dan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azaz Tigor Nainggolan, sistem loop line ini diharapkan mampu mengembangkan sistem transportasi massal di DKI. "Sehingga loop line itu bisa mengatasi kemacetan yang ada selama ini," katanya di Jakarta, Selasa (13/3/2012).
Rencana Pemprov DKI ini, kata Tigor, akan diwujudkan dalam pembuatan underpass dan flyover guna mendukung sistem loop line yang dibangun oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). "Loop line merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan DKI, namun tentunya perlu dukungan pemerintah pusat untuk mewujudkannya," katanya.
Pemprov DKI, kata Tigor, telah siap untuk melakukan pembebasan lahannya. Rencana ini merupakan bagian dari rencana revitalisasi kereta api di Jabodetabek yang akan dilakukan oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo.
Oleh karenanya, kata Tigor, ini semua akan terwujud jika ada dukungan dari pemerintah pusat melalui kementrian perhubungan dan BMUN yang membahi PT KAI.
“Kalau kita bicara angkutan umum di Jakarta yang paling utama sekarang ini harus dibangun adalah kereta api. Sementara kalau kita lihat kereta api di Jakarta ini Jabodetabek ini kan jelek sekali. Nah, di sisi lain pengelolaan kereta api Jabodetabek itu bukan dibawah Gubernur, itu dibawah PT. Kereta Api Indonesia yang notabenenya adalah dibawah Kementrian BUMN yakni pemerintah pusat, jadi Gubernur tidak bisa ngapa-ngapain,” katanya.
Tigor menjelaskan pengembangan angkutan masal berbasis kereta api merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan yang ada di Jakarta karena mampu mengangkut ratusan penumpang sekaligus dalam waktu bersamaan.
Dengan menggunakan sistem loop line, maka akan ada lima stasiun tambahan yang akan dibangun yakni Stasiun Roxy, Stasiun Matraman, Stasiun Tomang, Stasiun Kebon Pedes (antara Bogor dan Cilebut), dan Stasiun Bandengan.
Sementara itu, Kepala Humas PT KAI DAOPS I, Mateta Rizalulhaq menjelaskan, pembangunan lima stasiun itu saat ini sudah mulai dalam proses. Sebelumnya, PT KAI selalu menghadapi kendala dalam membangun sarana dan prasarana sendiri. Namun, dengan bantuan pemprov DKI dan dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 83 tahun 2011, maka PT KAI memiliki kewenangan sendiri untuk membangun sarana dan prasarana kereta api.
Menurut pengamat perkotaan dan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azaz Tigor Nainggolan, sistem loop line ini diharapkan mampu mengembangkan sistem transportasi massal di DKI. "Sehingga loop line itu bisa mengatasi kemacetan yang ada selama ini," katanya di Jakarta, Selasa (13/3/2012).
Rencana Pemprov DKI ini, kata Tigor, akan diwujudkan dalam pembuatan underpass dan flyover guna mendukung sistem loop line yang dibangun oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). "Loop line merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan DKI, namun tentunya perlu dukungan pemerintah pusat untuk mewujudkannya," katanya.
Pemprov DKI, kata Tigor, telah siap untuk melakukan pembebasan lahannya. Rencana ini merupakan bagian dari rencana revitalisasi kereta api di Jabodetabek yang akan dilakukan oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo.
Oleh karenanya, kata Tigor, ini semua akan terwujud jika ada dukungan dari pemerintah pusat melalui kementrian perhubungan dan BMUN yang membahi PT KAI.
“Kalau kita bicara angkutan umum di Jakarta yang paling utama sekarang ini harus dibangun adalah kereta api. Sementara kalau kita lihat kereta api di Jakarta ini Jabodetabek ini kan jelek sekali. Nah, di sisi lain pengelolaan kereta api Jabodetabek itu bukan dibawah Gubernur, itu dibawah PT. Kereta Api Indonesia yang notabenenya adalah dibawah Kementrian BUMN yakni pemerintah pusat, jadi Gubernur tidak bisa ngapa-ngapain,” katanya.
Tigor menjelaskan pengembangan angkutan masal berbasis kereta api merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan yang ada di Jakarta karena mampu mengangkut ratusan penumpang sekaligus dalam waktu bersamaan.
Dengan menggunakan sistem loop line, maka akan ada lima stasiun tambahan yang akan dibangun yakni Stasiun Roxy, Stasiun Matraman, Stasiun Tomang, Stasiun Kebon Pedes (antara Bogor dan Cilebut), dan Stasiun Bandengan.
Sementara itu, Kepala Humas PT KAI DAOPS I, Mateta Rizalulhaq menjelaskan, pembangunan lima stasiun itu saat ini sudah mulai dalam proses. Sebelumnya, PT KAI selalu menghadapi kendala dalam membangun sarana dan prasarana sendiri. Namun, dengan bantuan pemprov DKI dan dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 83 tahun 2011, maka PT KAI memiliki kewenangan sendiri untuk membangun sarana dan prasarana kereta api.
"Jadi itu khusus dilakukan wilayah Jabodetabek untuk menunjang sarana dan prasarana, karena Jabodetabek adalah wilayah penumpang padat," kata Mateta.
Sumber inilah.com
Posted by Sang Penulis Independent
on 20.39. Filed under
Metropolitan
.
Anda dapat mengikuti respon untuk entri ini melalui RSS 2.0.
Dan Jangan ragu untuk meninggalkan sebuah respon atau komentar disini
