Inilah Pemicu Turunnya Perekonomian Indonesia
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Bambang Brojonegoro menilai menurunnya perekonomian di Indonesia terjadi karena faktor eksternal dan internal.
"Bila dilihat dari sisi eksternal, yaitu harga minyak sedang naik jauh di atas perkiraan, ekonomi global sedang slow down. Kemudian, dari internal, yaitu subsidi Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bisa melonjak dan lifting yang tidak pernah mencapai target yang diinginkan," kata Bambang di Badan Anggaran DPR, Jakarta, Kamis (15/3/2012).
Menurut bambang, evaluasi untuk hal ini sedang didalami, misalnya untuk listrik terpaksa subsidinya harus dinailkan dan pihaknya tetap harus memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat dan tidak boleh ada black out. "Pemerintah secara internal, melalui Menteri BUMN harus memberikan pengarahan kepada PLN untuk tidak membuat subsidi itu melonjak," kata Bambang.
Meski demikian, lanjut Bambang, hampir semua kelompok tarif menikmati subsidi, baik kelompok bisnis maupun industri. Artinya, kelompok rumah tangga yang paling tinggi dan bisnis paling tinggi kita beri subsidi.
"Kita harus berpatokan pada kemampuan kompetitif industri yang seharusnya disesuaikan dengan tarif yang riil", ucapnya.
Tarif listrik, ungkapnya, belum selesai dibahas, jadi masih ada ruang untuk mencari penyelesaian supaya kenaikannya berkeadilan. "Mungkin ini yang membuat APINDO protes kepada pemerintah agar kenaikan tarif untuk semua kelompok dan tidak kepada kelompok tertentu saja," pungkas Bambang.
"Bila dilihat dari sisi eksternal, yaitu harga minyak sedang naik jauh di atas perkiraan, ekonomi global sedang slow down. Kemudian, dari internal, yaitu subsidi Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bisa melonjak dan lifting yang tidak pernah mencapai target yang diinginkan," kata Bambang di Badan Anggaran DPR, Jakarta, Kamis (15/3/2012).
Menurut bambang, evaluasi untuk hal ini sedang didalami, misalnya untuk listrik terpaksa subsidinya harus dinailkan dan pihaknya tetap harus memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat dan tidak boleh ada black out. "Pemerintah secara internal, melalui Menteri BUMN harus memberikan pengarahan kepada PLN untuk tidak membuat subsidi itu melonjak," kata Bambang.
Meski demikian, lanjut Bambang, hampir semua kelompok tarif menikmati subsidi, baik kelompok bisnis maupun industri. Artinya, kelompok rumah tangga yang paling tinggi dan bisnis paling tinggi kita beri subsidi.
"Kita harus berpatokan pada kemampuan kompetitif industri yang seharusnya disesuaikan dengan tarif yang riil", ucapnya.
Tarif listrik, ungkapnya, belum selesai dibahas, jadi masih ada ruang untuk mencari penyelesaian supaya kenaikannya berkeadilan. "Mungkin ini yang membuat APINDO protes kepada pemerintah agar kenaikan tarif untuk semua kelompok dan tidak kepada kelompok tertentu saja," pungkas Bambang.
Sumber inilah.com
Posted by Sang Penulis Independent
on 01.24. Filed under
